Home » Tupoksi

TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Tugas dan fungsi pokok berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih, Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

  1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
  2. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijakan dalam Bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan masyarakat serta penilaian atas pelaksanaannya.
  3. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  • Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan
  • Pelaksanaan dan pembinaan umum upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan
  • Pelaksanaan dan pembinaan sarana dan prasarana upaya tenaga kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan pemerintah / swasta
  • Pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan pemerintah / swasta
  • Pengawasan dan pembinaan upaya / usaha kefarmasian, obat, makanan dan minuman
  • Pembinaan dan penyelenggaraan serta pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi dan penyehatan lingkungan / pemukiman
  • Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
  • Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
  • Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan gizi masyarakat
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan perlengkapan.

B. SEKRETARIAT

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
  2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  • Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, penggandaan, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas
  • Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian
  • Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sekretariat membawahi :

  • Subbag Umum dan Kepegawaian
  • Subbag Keuangan
  • Subbag Perlengkapan

– Subbag Umum dan Kepegawaian

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, perpustakaan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  • Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan arsip
  • Pelaksanaan hubungan masyarakat
  • Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dinas, keamanan dan ketertiban kantor
  • Penyusunan bahan kelembagaan dan ketatalaksanaan
  • Penyusunan bahan rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
  • Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas dan pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan
  • Pelaksanaan koordinasi dibidang umum dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas
  • Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi kepegawaian
  • Penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai
  • Penyiapan bahan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai
  • Pelaksanaan usaha-usaha peningkatan pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional, ujian dinas serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai
  • Pembinaan umum kepegawaian dan disiplin pegawai
  • Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian
  • Pengaturan tata tertib dan disiplin pegawai
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas
  • Pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas
  • Pelaksanaan perhitungan angka kredit jabatan medis dan paramedis.

– Subbag Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  • Pengelolaan administrasi keuangan
  • Pelaksanaan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan dinas
  • Pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar gaji pegawai serta tunjangan
  • Pelaksanaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas
  • Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan / penerimaan
  • Penyiapan bahan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

– Subbag Perlengkapan

  1. Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
  2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas rumah tangga, kearsipan, naskah dinas, perjalanan dinas.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
  • Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
  • Pengelolaan dan penyiapan bahan-bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan dinas
  • Penyiapan pengendalian administrasi perjalanan dinas
  • Pelaksanaan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas
  • Pengelolaan inventaris kantor serta pengadaan sarana prasarana kesehatan baik yang statis (gedung) maupun yang mobile (bergerak)
  • Perencanaan, pengadaan dan distribusi peralatan dan inventaris perlengkapan kantor
  • Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventaris perlengkapan dinas
  • Pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gudang kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

C. BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN

  1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
  2. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan serta pengawasan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perencanaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesga, pelaporan, evaluasi dan kerjasama kemitraan dengan unit kerja instansi / lembaga  dan pihak ketiga dalam rangka kesehatan keluarga, meliputi peningkatan gizi keluarga dan pengamatan pangan dan gizi, kesehatan reproduksi serta kesehatan anak dan usila
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
    • Perencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu Rumah  Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat  serta peningkatan pelayanan dasar dan rujukan lainya;
    • Perencanaan pembinaan di bidang Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
    • Perumusan sasaran pelaksanaan dan pengarahan tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
    • Pelaksanaan evaluasi tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Reproduksi.
  4. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan membawahi :
  • Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;
  • Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
  • Seksi Bina Gizi Masyarakat.

– Seksi Bina Pelayanan Dasar Dan Rujukan

  1. Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan dasar dan rujukan.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :

Perencanaan operasional kegiatan Bina Pelayanan Dasar dan Rujukan;

  • Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pengobatan tradisional dan kesehatan mata;
  • Perencanaan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi pada sarana pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah maupun Swasta termasuk kegiatan pengobatan tradisional;
  • Penggerakan upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan;
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

– Seksi Bina Kesehatan Keluarga Dan Reproduksi

  1. Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Keluarga dan Reproduksi.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi mempunyai fungsi :
  • Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
  • Penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
  • Pelaksanaan pembinaan bidan desa;
  • Pelaksanaan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
  • Pelaksanaan koordinasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dengan Sub unit kerja di lingkungan Dinas;
  • Pelaksanaan koordinasi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan Kesehatan Keluarga;
  • Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan anak dan Usia Lanjut;
  • Pelaksanaan usaha perkembangan kegiatan kesehatan  anak dan usia lanjut;
  • Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan sekolah, pondok pesantren dan panti asuhan;
  • Pengumpulan bahan dan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan usaha pelaksanaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Puskesmas Pembantu dan Polindes;
  • Pelaksanaan pengelolaan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga;
  • Pelaksanaan pengumpulan bahan pembuatan laporan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan KB;
  • Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis pembinaan Kesehatan Keluarga;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

– Seksi Bina Gizi Masyarakat

  1. Seksi Bina Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan gizi masyarakat.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :
  • Perencanaan operasional kegiatan peningkatan gizi masyarakat;
  • Pelaksanaan peningkatan perbaikan gizi keluarga yang meliputi pembinaan upaya penerapan pola peningkatan gizi masyarakat dan integrasi program gizi;
  • Pengumpulan bahan pembinaan, pengaturan dan monitoring gizi masyarakat melalui Puskesmas;
  • Pelaksanaan koordinasi peningkatan gizi keluarga dengan Sub Unit kerja lain di lingkungan Dinas;
  • Perencanaan operasional kegiatan pengamatan pangan dan gizi;
  • Pelaksanaan pengamatan pangan dan gizi serta integrasi program gizi;
  • Pelaksanaan koordinasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan gizi masyarakat;
  • Pengumpulan, pengolahan dan analisa data program perbaikan gizi dan visualisasi data dalam bentuk laporan;
  • Pemantauan status gizi dan konsumsi gizi masyarakat;
  • Pengolahan dan analisa data hasil pemantauan status gizi dan konsumsi gizi serta visualisasi hasil pemantauan;
  • Pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian luar biasa di bidang gizi dan penyusunan rencana tindak lanjut upaya penanggulangan;
  • Pelaksanaan upaya-upaya penaggulangan terhadap kasus kejadian luar biasa di bidang gizi;
  • Pelaksanaan upaya pengembangan program gizi sesuai dengan perkembangan status gizi masyarakat;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang gizi;
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

D. BIDANG BINA FARMASI, MAKANAN, MINUMAN, DAN PROMOSI KESEHATAN

  1. Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
  2. Kepala Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan  mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas bidang pelayanan kesehatan dalam kefarmasian pengawasan obat dan makanan, serta memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi tugas-tugas di bidang promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyiapan bahan, perencanaan pembinaan dan melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat melalui institusi kesehatan masyarakat, melalui institusi pendidikan dan pengembangan pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan sistem asuransi kesehatan komersial serta melaksanakan promosi kesehatan masyarakat dan penyebarluasan informasi.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:
  • Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada puskesmas, puskesmas pembantu dan polides;
  • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan;
  • Pengumpulan bahan pembinaan dan pengawasan industri makanan dan penyehatan makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran;
  • Pengawasan penggunaan zat additif tertentu untuk makanan dan peredaran makanan;
  • Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan kesehatan masyarakat melalui institusi kesehatan masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan, institusi swadaya masyarakat;
  • Pengumpulan bahan pembinaan dan pelaksanaan promosi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber dari masyarakat dan pengembangan pembinaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat serta sistem
  • asuransi kesehatan komersial;
  • Pengkoordinasian perencanaan, tehnis dibidang promosi kesehatan dan permberdayaan masyarakat;
  • Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  • Pembinaan pengarahan dan pelaksanaan tugas dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  • Pelaksanaan evaluasi tugas dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi lembaga atau pihak ketiga dalam rangka promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Kepala Bidang Bina Farmasi, Makanan, Minuman dan Promosi Kesehatan membawahi :

  • Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman;
  • Seksi Bina Promosi Kesehatan;
  • Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat.
  • Seksi Bina Farmasi, Makanan Dan Minuman
  1. Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Farmasi, makanan minuman;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Bina Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :
  • Membuat perencanaan dan merumuskan program farmakmin;
  • Melaksanakan pembinaan terhadap program Farmakmin;
  • Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada fasilitas dan pengelolaan kefarmasian, makanan dan minuman;
  • Melaksanakan pendataan, registrasi dan perizinan pada fasilitas farmasi, rumah makan/ industri rumah tangga, PDAM/ industri air minum;
  • Mengkoordinasikan program farmakmin baik lintas program maupun lintas sektor;
  • Melaksanakan penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di bidang Farmakmin;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Farmakmin.

– Seksi Bina Promosi Kesehatan

  1. Seksi Bina Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Bina Promosi Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanakan tugas promosi kesehatan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Bina Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
  • Perencanaan operasional kegiatan promosi kesehatan;
  • Perencanaan operasional kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  • Pelaksanaan promosi kesehatan;
  • Pembinaan kemitraan dan peranserta dalam promosi kesehatan;
  • Penyusunan metode, teknologi dan sarana promosi kesehatan;
  • Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan promosi kesehatan;
  • g. Perencanaan strategi dalam penyebarluasan informasi, usaha kesehatan institusi, peran serta masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang berprinsip jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  • Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi kesehatan melalui penyuluhan langsung, leaflet, brosur, media elektronik, media cetak, dan pemutaran film;
  • Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan institusi pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan, dan rumah tangga dalam rangka peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  • Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis terhadap peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam promosi kesehatan;
  • Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang berprinsip jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
  • Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kegiatan di seksi Promosi Kesehatan;
  • Pelaksanaan koordinasi peningkatan promosi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

– Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat

  1. Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Masyarajkat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  • Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  • Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas;
  • Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas Kesehatan.

E. BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

  1. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
  2. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai  tugas pokok melaksanakan  Sebagian  tugas  Kepala  Dinas  Kesehatan  dibidang   Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) dan Penyehatan Lingkungan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  • Merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan P2M-PL;
  • Melaksanakan  pembinaan program dan kegiatan dibidang P2M-PL;
  • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program P2M-PL;
  • Mengkoordinasikan program P2M-PL secara lintas program maupun lintas sektor;
  • Melakukan Pembinaan terhadap Wasor di lingkungan P2M-PL;
  • Melakukan penataan Sistim Informasi Manajemen Kesehatan  (SIK)  pada program P2M-PL;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P2M-PL;
  • Melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas atas pelaksanaan program/kegiatan P2M-PL;
  • Mengambil kebijakan bila terjadi masalah/ kasus luar biasa dibidang P2M-PL.

4.  Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi :

  • Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Kesehatan Matra;
  • Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit;
  • Seksi Penyehatan Lingkungan.

– Seksi Surveilens Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra.

  1. Seksi Surveilens epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
  2. Kepala Seksi Surveilens epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra mempunyai togas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Bidang Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Surveilens epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra mempunyai fungsi :
  • Perencanaan kegiatan bidang surveilans, epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra;
  • Pelaksanaan pengamatan penyakit menular dan tidak menular yang meliputi pelaksanaan kegiatan sistem kewaspadaan dan kejadian luar biasa (SKD-KLB) kesehatan haji, transmigrasi dan pelacakan kasus KLB serta karantina penyakit tertentu;
    • Pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Unit kesehatan lainnya;
    • Pelaksanaan pengawasan tenaga pelaksana vaksinasi;
    • Pelaksanaan analisa hasil penelitian penyakit;
    • Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pelaksanaan imunisasi;
    • Pelaksanaan koordinasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
    • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

– Seksi Pemberantasan Dan Pengendalian Penyakit

  1. Seksi Pemberantasan Dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang P2M-PL di bidang Pemberantasan Penyakit (P2M);
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
  • Membuat perencanaan dan merumuskan Program Pemberantasan Penyakit Menular (P2M);
  • Melaksanakan Program kegioatan P2M;
  • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program serta kegiatan P2M;
  • Mengkoordinasikan program dan kegiatan P2M secara lintas program maupun lintas sektor;
  • Mengadakan pendataan, pemetaan dan pengadministrasian program P2M;
  • Melaksanakan penataan dan pemantauan Sistim Informasi Kesehatan di Lingkungan Seksi P2M;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program P2M;
  • Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Bidang P2M-PL atas pelaksanaan program P2M.

– Seksi Penyehatan Lingkungan

  1. Seksi Penyehatan Lingkungan dipimp[in oleh Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) – Penyehatan Lingkungan (PL) di Bidang Program Penyehatan Lingkungan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  • Merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan (PL);
  • Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan;
  • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan program/ kegiatan Penyehatan Lingkungan;
  • Mengkoordinasikan program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan baik lintas program maupun lintas sektor;
  • Mengadakan pendataan, pemetaan dan registrasi program Penyehatan Lingkungan;
  • Melaksanakan penataan Sistem Informasi Kesehatan di bidang Penyehatan Lingkungan;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penyehatan Lingkungan;
  • Melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang P2M-PL atas pelaksanaan Program PL.

F. BIDANG PROGRAM

  1. Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
  2. Kepala Bidang Program mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Bina Program yang meliputi perencanaan program kesehatan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :
    • Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Program;
    • Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang kesehatan;
    • Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Bina Program;
    • Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Program;
    • Pelaksanaan evaluasi tugas di Bidang Bina Program;
    • Pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Program;

Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak ketiga dalam rangka Bina Program.

4.  Kepala Bidang Program membawahi :

  • Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/ Pengembangan;
  • Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi;
  • Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan.

– Seksi Penyusunan Program Dan Penelitian/ Pengembangan

  1. Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/ Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/ Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kesehatan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penyusunan Program dan Penelitian/ Pengembangan mempunyai fungsi :
  • Perumusan kebijakan, standarisasi teknis penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan;
  • Perumusan program penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan;
  • Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan;
  • Koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan;
  • Pembinaan dan fasilitasi teknis penelitian dan pengembangan di bidang sistem dan kebijakan kesehatan;
  • Pengkajian dan penapisan teknologi di bidang kesehatan;
  • Penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
  • Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  • Penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Kesehatan;
  • Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
  • Mengkoordinasikan penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) di Kabupaten/ Kota;
  • Mengkoordinasikan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dan unit-unit kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
  • Menghimpun, mengolah mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran kesehatan;
  • Membuat umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran tahun berikutnya;
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.

– Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi.

  1. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyediaan informasi kesehatan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Informasi mempunyai fungsi :
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
  • Pengumpulan data kesehatan;
  • Pengumpulan data, pengolahan dan menampilkannya dalam bentuk profil Dinas Kesehatan;
  • Pengelolaan kegiatan pelaporan dan evaluasi kegiatan program termasuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di bidang kesehatan;
  • Penyelenggaraan supervisi dan monitoring perkembangan Puskesmas, Pustu dan polindes;
  • Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kesehatan;
  • Pelaksanaan pembinaan program kesehatan;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja instansi lembaga atau pihak ketiga;
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas

– Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan.

  1. Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
  2. Kepala Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pertimbangan teknis/ rekomendasi izin usaha Kefarmasian, Optikal, Praktek Dokter, Bidan, Perawat serta sarana kesehatan;
  3. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Akreditasi, Hukum dan Perizinan mempunyai tugas :
  • Pemberian pertimbangan teknis/ rekomendasi izin dan akreditasi upaya sarana pelayanan kesehatan, seperti toko obat, apotik serta pemberian izin untuk kegiatan pengobatan tradisional;
  • Perencanaan dan pemberian bahan pertimbangan teknis/ rekomendasi izin usaha tenaga kesehatan swasta antara lain Dokter dan Bidan Praktek swasta;
  • Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
  • Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

  1. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan di bidang tertentu, seperti UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium, khusus Rumah Sakit Umum Daerah organisasi dan tata kerjanya diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota/Peraturan Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  • Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidangnya;
  • Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

  1.   Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
  2. Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan berbagai kerja;
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan yang berlaku