Sekda Prabumulih Ikuti Monitoring Dan Evaluasi Kewajiban Pemda Dalam Pemenuhan Iuran JKN
Related Articles
PALEMBANG, 27 AGUSTUS 2026 — Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M., mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap kepesertaan dan pembiayaan JKN dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
Secara prinsip, iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan.
Dalam penganggaran daerah, Pemerintah Daerah juga berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, program jaminan kesehatan daerah perlu diintegrasikan dengan Program JKN yang diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih terjamin.
Khusus di Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan program jaminan kesehatan juga diperkuat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Sumsel Berkat. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan, integrasi, monitoring dan evaluasi, serta pembiayaan program jaminan kesehatan dan mulai berlaku sejak 12 November 2025.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memastikan pemenuhan kewajiban iuran JKN berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan BPJS Kesehatan.
Bagi Pemerintah Kota Prabumulih, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penduduk yang kepesertaannya didaftarkan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
