Pemkot Prabumulih Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian MCSP 2025
Related Articles
Prabumulih, 20 November 2025 — Pemerintah Kota Prabumulih terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Municipal Capacity Strengthening Program (MCSP) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Kamis (20/11).
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Prabumulih yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM, didampingi Plt. Inspektur Daerah Kota Prabumulih, Sapta Putra Dewangga, S.H. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin pengawasan dan penguatan kapasitas Pemerintah Kota Prabumulih dalam memenuhi indikator-indikator penilaian MCSP, yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
Rapat ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang memiliki peran langsung dalam pemenuhan indikator MCSP. OPD yang diundang meliputi: SETWAN, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Badan Pendapatan Daerah, BPBD, DPMPTSP, Disdukcapil, Disdikbud, Dinkes, PUPR, Perkim, Diskominfo, Dishub, Dinsos, DLH, Disperindag, Satpol PP, Direktur RSUD, Bagian Hukum, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Keterlibatan seluruh OPD tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap elemen indikator memiliki data dukung yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah H. Elman, ST, MM menegaskan bahwa capaian indeks MCSP tidak hanya menjadi ukuran kinerja administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Karena itu, semua OPD harus bergerak cepat dan tanggap dalam melakukan pemutakhiran maupun pelengkapan dokumen yang masih belum terpenuhi.
“Indeks MCSP ini adalah salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Saya minta seluruh OPD untuk serius menindaklanjuti setiap kekurangan dan segera mengunggah dokumen pendukung yang masih belum lengkap,” tegas Sekda Prabumulih.
